Oleh : Alam Rantjatan | 25-Aug-2010, 01:11:08 WIB

KabarIndonesia - Untuk mengantisipasi penyimpangan ajaran agama di masyarakat, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan peranan ulama di masyarakat. Menurut Gubernur Jawa Barat, penyimpangan ajaran agama muncul manakala tidak ada ulama atau peranan ulama sudah tidak dirasakan oleh masyarakat. Inisiatif ini berangkat dari mulai maraknya berbagai penyimpangan ajaran agama di masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc., di sela-sela acara Safari Ramadhan Polda Jawa Barat yang bertempat di Mapolres Subang, Senin (23/8).

Karena perkampungan ulama yang akan dikirim nantinya dipersamakan dahulu mengenai pandangannya terhadap ajaran agama dan dibekali tentang pengetahuan tentang pengenalan sosial budaya umat yang akan dihadapi.  Selanjutnya dikirim ke wilayah-wilayah yang kosong atau kurang tenaga ulamanya sehingga masyarakat bisa menerima dan merasakan kembali peranan ulama secara optimal.

Gagasan yang dikemukakan oleh Heryawan ialah dengan cara melakukam pembinaan kepada ulama-ulama muda melalui MUI yang bekerja sama dengan Kanwil Kementrian Agama Jawa Barat.

“Kita akan bina ulama-ulama muda melalui MUI yang bekerja sama dengan Kanwil Kementrian Agama untuk membina lulusan pesantren, lulusan aliyah, kemudian kita standarisasi untuk dikirim ke wilayah-wilayah yang kosong atau melakukan pembinaan ulama-ulama yang sudah ada tentang pamahaman keulamaannya, dipertajam dan dipertegas,” jelas Heryawan.

Pada saat yang sama dipikirkan juga bidang ekonominya. diberdayakan sesuai kemampuan yang dimiliki. Baik di bidang peternakan, perikanan atau pertanian.  Mengenai permodalannya, diupayakan lewat perbankan atau bantuan.

Selanjutnya Gubernur mengajak kepada warga Jawa Barat untuk meningkatkan kembali semangat toleransi di kalangan kaum Muslimin khususnya dan Rakyat Jawa Barat pada umumnya. Secara umum disampaikan Gubernur, pihaknya sangat bersyukur atas semangat toleransi warga Jawa Barat yang telah mulai mengalami kemajuan. Berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Perbedaan khilafiyah sering menimbulkan perselihan yang tidak produktif.

Kemudian Heryawan menceritakan perjuangan Ulama Hassan Al-Banna ketika menghadapi kaum muslimin di Mesir yang memperselisihkan masalah Sholat Tarawih antara 8 raka’at dan 20 raka’at. Atas kebijaksanaannya, ulama dalam menanamkan toleransi, akhirnya kedua pihak bisa berdamai dan bisa menjalankan sholat tarawih sesuai keyakinannya. Begitu pula dengan umat lain, keyakinan harus tetap dijaga karena saat ini telah memiliki kesepakatan dalam bentuk SKB 3 menteri yang harus ditaati. Dengan begitu keharmonisan antar umat beragama tetap terjaga.

Safari Ramadhan di Mapolres Subang tersebut dihadiri juga oleh Jajaran Pejabat Muspida Jabar lainnya seperti Ketua DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, dan Kapolda Jabar. Hadir pula pejabat Muspida Kabupaten Subang berserta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang lainnya. (*)

http://www.kabarindonesia.com//berita.php?pil=26&jd=Antisipasi+Penyimpangan+Ajaran+Agama,+Ulama+akan+Distandarisasi&dn=20100825003702

Peringatan 65 tahun kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2010, patut kita rayakan dengan penuh rasa duka, karena sebagian dari masyarakat masih mengalami “penjajahan” oleh sesamanya. Persoalan pelarangan beribadah dari sekelompok organisasi masyarakat merupakan penjajahan ala bangsa sendiri.

Kaukus Pancasila yang terdiri dari berbagai elemen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar jumpa pers dalam rangak peringatan 65 tahun kemerdekaan RI dan peringatan hari konstitusi,Rabu 18 Agustus 2010.

Dalam acara ini hadir perwakilan kelompok masyarakat, seperti jemaah Ahmadiyah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur, perwakilan masyarakat kampung Cina Benteng dan Sunda Wiwitan. Perwakilan masyarakat yang hadir menyampaikan kasus-kasus yang mereka alami saat ini, termasuk pembiaran konflik terus berlanjut di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya pemerintah menegakkan hukum yang berlaku.

Kaukus Pancasila mengharapkan pemerintah mampu menjadi penjaga keamanan dan keselarasan hidup beragama, nyatanya gagal menjalankan fungsinya. Kekerasan atas nama agama marak terjadi seperti kasus kekerasan yang menimpa Jemaah Ahmadiyah, penganut agama lokal, HKBP dan masyarakat Cina Benteng.
Kaukus Pancasila melihat persoalan kekerasan berbasis agama justru dipicu oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau walikota. Berbekal peraturan menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 8 tahun 2006/Nomor 9 tahun 2006, pemerintah daerah melakukan penutupan, penyegelan dan pelarangan tempat ibadah. Persoalan inilah yang akhirnya memicu kelompok masyarakat seolah dilegalkan untuk “menegakkan peraturan bupati/walikota” dengan menyerang kelompok lain.

Menurut Rm Benny Susetyo (Setara Institut) peraturan bersama dua menteri tersebut tidak disosialisasikan dengan baik hingga ke daerah. Sehingga pemahaman pemerintah daerah tidak sama dan justru menjadi landasan ketidak pahamanan mereka itu untuk menutup rumah ibadah diberbagai tempat. Bahkan himbaun Rm Benny peraturan tersebut sebaiknya di hapuskan, karena justru persoalan muncul karena dipicu surat bersama dua menteri tersebut.

Himbauan Kaukus Pancasila kepada pemerintah agar mengembalikan dasar dan filosofi bangsa indonesia, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan memberlakukan hukum, undang-undang kepada seluruh warga negara. Bahkan seruan untuk mengembalikan konstitusi negara UUD 45 termasuk amandeman dalam kehidupan sehari-hari, sebagai semangat hidup bersama setiap warga negara.

Kaukus Pancasila yang diwakili oleh Eva Kusuma Sundari dari DPRRI menyerukan kepada pemerintahan SBY agar memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak setiap warga negara termasuk kelompok minoritas dalam kehidupan bangsa. Hal ini berkaitan dengan pengalaman kekerasan yang marak terjadi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok mayoritas masyarakat.

Seruan untuk memberikan sangsi kepada pimpin dan negara, pusat ataupun daerah yang melakukan pelanggaran konstitusi serta melanggar hukum wajib dilaksanakan sebagai bentuk rasa keadilan terhadap seluruh warga negara. Hal yang sama disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agar menyebarkan ideologi pancasila kepada seluruh aparatur negara dan masyarakat. Dengan harapan bahwa lembaga MPR dapat menjadi penjaga konstitusi 4 pilar bernegara, yaitu ; Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.