Selasa, 09 Februari 2010 | 11:42 WIB

TEMPO Interaktif, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) Johanes Hariyanto menolak pengakuan agama oleh pemerintah. Karena jika ada agama yang diakui, pasti juga ada agama yang tidak diakui. " Padahal agama lebih dulu ada dibanding Republik Indonesia berdiri," katanya usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/2). "Kami tolak prinsip agama resmi."

Selama ini, pemerintah hanya mengakui sejumlah agama, Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Namun faktanya di masyarakat, sejumlah aliran kepercayaan dan penghayat merupakan kelompok minoritas. Dengan pengakuan secara resmi itu, terdapat kepercayaan kelompok minoritas yang tidak diakui pemerintah.

Johannes mengungkapkan, banyak kasus kelompok minoritas  tidak mendapatkan pelayanan hak sipil oleh pemerintah. Seperti tidak bisa mencatatkan pernikahan, akte kelahiran hingga seluruh hal yang menyangkut kewarganegaraan tidak bisa dilakukan. "Mereka juga bayar pajak, tapi tidak bisa sekolah dengan baik," katanya.

EKO ARI WIBOWO

http://tempointeraktif.com/hg/politik/2010/02/09/brk,20100209-224493,id.html

oleh: Ema Mukarramah

Ada banyak sisi yang dapat dikenang dari seorang Gus Dur, bapak bangsa yang telah tutup usia pada 30 Desember tahun lalu. Nenek Della, seorang sepuh dari kelompok miskin kota, mengenang Gus Dur sebagai orang yang membela kaum tertindas dan marjinal.

“Pada saat pemerintahan Gus Dur, tidak ada penggusuran,” tegasnya. Hadirin menyepakatinya dengan bertepuk tangan. 

Nenek Della menyampaikan refleksinya di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki Jakarta (9/02). Refleksi itu digelar untuk memperingati 40 hari wafatnya KH. Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan sebutan Gus Dur. Diselenggarakan atas kolaborasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat: Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Yayasan Pemantau Hak Anak, Yayasan Jurnal Perempuan, AMAN Indonesia, Urban Poor Consortium, LBH APIK Jakarta, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan ICRP.

Pembelaan Gus Dur terhadap gerakan perempuan juga dinyatakan oleh putrinya, Yenni Wahid. Menurut Yenni, Gus Dur adalah orang yang mendukung kampanye anti poligami, “sekalipun banyak koleganya yang melakukan poligami,” ungkap Yenni.

Gus Dur juga tanpa pamrih memberikan dukungan untuk perlindungan hak homoseksual. Testimoni dari Hartoyo, Sekum Our Voice, sebuah kelompok LGBT tidak dapat melegalisasikan keberadaannya karena tidak ada notaris yang mau menerima. Namun berkat rekomendasi dari Gus Dur, akhirnya kelompok itu kini dapat mencatatkan diri secara hukum. 

Turut menyampaikan testimoni adalah Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP; Magdalena Sitorus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dian Kartika Sari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Dalam testimoninya, Musdah Mulia juga sempat mengingatkan, agar perjuangan Gus Dur selama ini untuk kebebasan beragama terus dilanjutkan.[]

Keterlibatan laki-laki dalam berbagai aspek gerakan perempuan secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam mendukung pemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, namun masih banyak pertanyaan yang muncul di kalangan penggiat gerakan perempuan melihat keterlibatan laki-laki, ada yang mendukung namun tidak sedikit juga yang mencurigainya sebagai upaya untuk merebut kembali ruang gerak perempuan.